Detail Cantuman

Image of Hukum Perbankan Nasional Indonesia

Text

Hukum Perbankan Nasional Indonesia

Hermansyah, S.H., M.Hum - Nama Orang

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

06647.01			Tersedia
06647.02			Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri	-
No. Panggil	H HER 346.08
Penerbit	KENCANA PRENADA MEDIA GROUP : Jakarta., 2011
Deskripsi Fisik	xvi + 348 hlm., 15 x 23 cm
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	979-3465-90-5
Klasifikasi	346.08
Tipe Isi	-

Tipe Media	-
Tipe Pembawa	-
Edisi	2
Subjek	Daftar Pustaka lampiran Tentang Penulis kata sambutan tantangan ke depan Pengertian Kredit Istilah dan Pengertian inkaso bank garansi Sistem Keuangan Unsur-unsur Kredit jenis kredit kliring pengertian arsitektur perbankan indonesia sistem perbankan Dana yang bersumber dari masyarakat luas Perjanjian Kredit Bank KUSTODIAN Hukum perbankan Dana yang bersumber dari bank sendiri Ketentuan dan persyaratan umum kredit Dasar-dasar pemberian kredit bank Penggolongan kredit bank Proses pemberian kredit bank Masalah jaminan Penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah Pengiriman uang (Transfer) Kartu kredit (Credit card) Perdagangan valuta asing (Valas) Teori-teori mengenai rahasia bank Perlindungan tidak langsung Perlindungan langsung Pengaturan dan pengawasan bank secara umum Pengantar edisi kedua Pengantar edisi pertama BAB I Sistem keuangan, sistem perbankan, dan hukum BAB II Sumber dana perbankan di Indonesia Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan BAB III Kredit dan jaminan bank BAB IV Jasa-jasa perbankan Kotak pengaman simpanan (safe deposit box) Letter of credit dalam transaksi perdagangan dalam BAB V Surat-surat berharga dan warkat perbankan da Ciri-ciri umum surat berharga Persyaratan umum surat berharga Dasar hukum mengikat antara penerbit dan pemegang Surat berharga syariah nasional (SBSN) atau sukuk BAB VI Rahasia bank Rahasia bank menurut UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No BAB 7 Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan da BAB VIII Tindak pidana di bidang perbankan Pengertian tindak pidana di bidang ekonomi Tindak pidana dibidang perbankan menurut UU No. 7 Tindak pidana di bidang perbankan di luar UU No. 7 Penanganan penyimpangan di bidang perbankan BAB IX Pengaturan dan pengawasan bank oleh bank In Tugas pengaturan dan pengawasan bank menurut UU No BAB X Arsitektur perbankan Indonesia Fungsi dan tujuan arsitektur perbankan Indonesia Enam pilar arsitektur perbankan Indonesia Program kegiatan arsitektur perbankan Indonesia Tahap-tahap implementasi arsitektur perbankan Indo BAB XI Otoritas jasa keuangan Latar belakang pembentukan undang-undang otoritas Pengertian otoritas jasa keuangan Status otoritas jasa keuangan Asas-asas otoritas jasa keuangan Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang otoritas jasa Dewan komisioner otoritas jasa keuangan Anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas otori Hubungan kelembagaan otoritas jasa keuangan Hubungan internasional otoritas jasa keuangan Masa transisi otoritas jasa keuangan Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 200 Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 20
Info Detail Spesifik	-
Pernyataan Tanggungjawab	-

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Informasi

DETAIL CANTUMAN

Kembali ke sebelumnya Detail XML Kutip ini