Detail Cantuman

Image of Perekonomian Indonesia

Teks

Perekonomian Indonesia

Faisal Basri - Nama Orang

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

04099.01 Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri	-
No. Panggil	338.9598
Penerbit	Erlangga : Jakarta., 2002
Deskripsi Fisik	377 hlm15,7x24cm
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	979-688-475-5
Klasifikasi	338.9598
Tipe Isi	-

Tipe Media	-
Tipe Pembawa	-
Edisi	1
Subjek	tinjauan umum utang luar negeri kerangka konseptual sejarah hukum persaingan usaha uraian pengantar Hakikat Pembangunan Permintaan Agregat indonesia menghadapi krisis awal krisis ekonomi lebih besar pasak daripada tia gejolak kurs mengungkap persoalan mengungkap pokok permasalahan pendalaman krisis kegagalan pemerintah memahami s keterlibatan IMF rezim sentralistik menumpulkan upaya penyelesaian krisis moneter mennjadi krisis multidimensional pemulihan yang tidak kunjung datang kemiskinan merajalela kebangkrutan masal dunia usaha awal reformasi dari habibie hingga gus dur pemerintah transisi yang penuh masalah situasi pasca pemiluh pemerintahan demokrasi pertama gagal memanfatkan m memahami sepak terjang dan kebijakan ekonomi gus d tantangan menggapai pemulihan beban megawaty yaang menggunung ekonomi indonesia tahun 2001 pertumbuhan sektoral agenda kebijakan publik kabinet megawati kebijakan moneter,suku bunga,penyaluran kredit da kebijakan fiskal,subsidi,dan utang neraca pembayaran,kinerja ekspor,arus modal dan ku porspek ekonomi indonesia jangkah menengah kerangka kerja transisi demokrasi bidang ekonomi pengentasan kemiskinan menghapus kesenjangan antardaerah pemerataan akses informasi ekonomi pengelolaan utang sebagai pendorong reformasi menghapus kecurangan berusaha menjinakan kenaikan harga pokok tantangan-tantangan politik agenda reformasi sebuah tinjauan ekonomi politik kerapuhan bangunan ekonomi indonesia sekali lagi r reformasi adalah keharusan makna reformasi urgensi sebagai instruktur politik reformasi sebagai infrastruktur politik sistem multipartai:aturan main baru demokrasi tidak cuma-cuma peran partai politik bagaiman menyikapi GOLKAR orde baru? partisipasi kita peran dan kompetensi pemerintah demokrasi dan reformasi birokrasi pemerintah tetap penting KKN,biang,adalah penguasa korup reposisi TNI-POLRI kegamangan TNI-Polri ditengah arus reformasi pilihan pertama:politik mundur sejenak politik disamuka razim transisi hamlet politik otonomi daerah untuk mengukuhkan indonesia sebagai ancaman disintegrasi ancaman bermula dari kesenjangan antardaerah trend desentralisasi hakikat otonomi apakah otonomi itu otonomi daerah seperti apa daya tarik otonomi daerah otonomi pada dasarnya adalah federalisme mimpi federasi standarisasi menuju pemberdayaan daerah arti penting standarisasi pokok-pokok standarisasi tantangan-tantangan ekonomi globalisasii,perbankan,dan dunia usaha kita makna globalisasi apakah globalisasi tidak terhentikan potret perbankan nasional kerangka dasar yang harus diciptakan menuju kondisi ideal syarat bagi dunia usaha untuk unggul diera global karakteristik sederhana perusahaan tangguh mengapa UKM lebih mampu bertahan peran UKM dalam ekspor nonmigas sebuah pengendalian pengakuan peran UKM antara mitos dan rasa keadilan hubungan buruh-pengusaha buah reformasi yang harus dimanfaatkan ledakan pengangguran dan penanggulangannya ekonomi politik APBN lepas kaitan antara APBN dan aspirasi rakyat krisis piskal 2001:ancaman kebangkrutan ekonomi APBN 2001 ancaman kebangkrutan ekonomi manajemen defisit dan debat penanjaman kebijakan fiskal dilema antara biaya pemulihan ekonomi dan pembayar akumulasi utang peran world bank dan IMF dalam akumulasi utang keluar dari perangkap utang restrukturisasi dan priatisasi BUMN latar belakang keberadaan BUMN konsepsi dan sejarah BUMN berbagai alternatif penangan BUMN BUMN andalan pemulihan ekonomi peran BPPN dan kementrian BUMN peran sentralnya dalam upaya pemulihan ekonomi kebijakan-kebijakan yang kian memprihatinkan konsistensi masi terus ditungggu PKPS: yang sudah jelas menjadi kabur prospek penjualan BUMN dan UU konsepsi singkat industrialisasi pengembangan industri dan pengutamaan ekspor guna penggalakan ekspor pengutamaan ekspor potensi peningkatan ekspor produk industri:kasus T syarat ital :infrastruktur arti penting infrastruktur keterbatasan infrastruktur di indonesia dan konsek beban pengadaan infrastruktur hutan lestari sebagai penyedia bahan baku industri hutan sebagai sumber daya ekonomi tinnjauan ekonomi pendefinisian pasar kondisi struktur persaingan usaha sebab-sebab-sebab munculnya perilaku anti persaing kebijakan persaingan dan infestasi persaingan usaha di era otonomi daerah hukum persaingan usaha di indonesia posisi hukum persaingan usaha dalam sistem hukum n titik lemah UU no 5/1999 efektiitas dan prospek kebijakan persaingan usaha
Info Detail Spesifik	-
Pernyataan Tanggungjawab	-

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Informasi

DETAIL CANTUMAN

Kembali ke sebelumnya Detail XML Kutip ini