Text

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN EDISI REVISI 2014

---

Tidak Tersedia Deskripsi

---

Ketersediaan

03881.01			Tersedia
03881.02			Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

336.24

Penerbit

Jakarta : Rajawali Pers., 2014

Deskripsi Fisik

xxiv, 876 hlm., 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-769-631-3

Klasifikasi

336.24

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Edisi Revisi

Subjek

Analisis
i
pokok permasalahan
Dasar Hukum
Dasar Pengenaan Pajak
Pengusaha
fasilitas
Objek Pajak
Pengusaha kena pajak
Subjek Pajak
Tempat Pajak Terutang
faktur pajak
saat pajak terutang
JASA PERBANKAN
Konfirmasi
penyerahan barang kena pajak
PAjak Atas konsumsi
petunjuk pelaksanaan
faktur pajak gabungan
Daerah Pabean
pajak pertambahan nilai dalam lintasan sejarah
pengertian dasar pajak pertambahan nilai
mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai
tipe pajak pertambahan nilai
perluasan objek pajak
penyerahan jasa kena pajak
pengusaha kecil
kewajiban pengusaha kena pajak
pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
karakteristik PPnBM
jenis faktur pajak
pengkreditan pajak masukan
fasilitas dibidang PPN dan PPnBM
objek dan subjek pajak
PPN atas penyerahan batubara
pelaporan pajak terutang
pengertian pajak
pajak subjektif dan pajak objektif serta pajak ti
latar belakang penggantian pajak penjualan dengan
kelebihan dan kekurangan pajak pertamabahan nilai
dasar hukum pajak pertambahan nilai indonesia
perkembangan dasar hukum pajak pertambahan nilai d
objek pajak PPN pada awal mulai berlaku UU PPN 198
barang kena pajak dan barang tidak kena pajak
perkembangan perlakuan UU PPN 1984 terhadap barang
jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak
tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang
kegiatan usaha atau pekerjaan
impor barang kena pajak
ekspor jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP
membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegia
hubungan istimewaa
kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebaga
bentuk kerja sama operasi (KSO)
definisi BKP yang tergolong mewah
latar belakang pengenaan PPnBM disamping PPN
tarif PPnBM
mekanisme pengenaan PpnBM atas kendaraan bermmotor
saat dan tempat Pajak Terutang
BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor
pola perhitungan PPN atas penyerahan BKP yang terg
saat penyerahan barang kena pajak (BKP)
arus BKP dan JKP dari luar kedalam daerah pabean
saat lain sebagai saat pajak terutang
kalrifikasi dasar pengenaan pajak
pengertian dan fungsi faktur pajak
kewajibannmembuat faktur pajak
bentuk faktur pajak
cara pengisian faktur pajak
kode dan nomor seri faktur pajak
penanda tangan faktur pajak
pembetulan faktur pajak
faktur pajak hilang
saat pembuatan faktr pajak
penentuan saat penyerahan BKP berwujud yang merupa
pennetuan saat penyerahan BKP tidak berwujud
penentuan saat impor BKP
pennetuan saat penyerahan jasa kena pajak
saat pembuatan faktur pajak dalam hal pembayaran d
saat pembuatan faktur pajak gabungan
tidak membuat atau terlambat membuat faktur pajak
faktur pajak tidak lengkap
faktur pajak PKP pedagang eceran
nota retur dan nota pembuatan jasa
mekanisme pengkreditan pajak masukan
saat melapotrkan pajak keluaran dan pajak masukan
gagal berprodukis
kesalahan pemungutan
pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan
pengkreditan pajak masukan sebelum ada pajak kelua
pengertian umum legal karakter PPN sebagai pasak a
PPN adalah pajak atas konsumsi
pemanfataan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar
saat dan tata cara penyetoran serta saat pelaporan
terlambat menyetor PPN yang terutang
ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan jasa k
BKP tidak berwujud
ekspor jasa kena pajak
penyerahan JKP versi pasal 6 peraturan pemerintah
prinsip destinasi
pasal 6 peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012
pasal 4 ayat (2) UU PPN 1984
kegiatan membangun sendiri tidak didalam kegiatan
mekanisme PPN atas kegiatan membangun sendiri pasa
penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan s
latar belakang dan tujuan pasal 16D
saat penyetoran dan pelaporan
keslaahan pemungutan
pengertian umum legal karakter PPN sebagai pajak a
daya serap produk legilasi terhadap karakakteristi
pemungutan PPN
mekanisme pemungutan oleh pemungutan PPN bendahara
pemungutan PPN badan usaha milik negara
pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi
penyebab terjadi kelebihan pembayran pajak
pajak masukan yang dapat dimintakan pengembalian
pengembalian kelebihan pembayaran PPN/PPNBM
PKP beresiko rendah
wajib pajak dengan kriteria tertentu
pengembalian PPN dan PPnBM yang dibayar oleh pemeg
tujuan pemberian fasilitas
pajak terutang tidak dipunut
dibebaskan dari pengenaan pajak
fasilitas PPN berkaitan dengan kawasan perdagangan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
pembuatan faktur pajak
kawasan bebas sabang
fasilitas PPN berkaitan dengan tempat penimbunan b
gudang berikat
kawasan berikat
tempat penyelenggraan pameran berikat
toko bebas bea
tempat lelang berikat
kawasan daur ulang berikat
tanggung jawab secara renteng
pengertian dalam UU PPN 1984
tanggung jawab secara renteng bertolak belakang de
terbuka peluang satu oobjek pajak dikenai PPN lebi
impor BKP dan ekspor BKP berwujud
dasar pengenaan pajak dan tarif pajak
impor inden
ekspor untuk kepentingan pemilik barang (handling
PPN atas penyerahan produk rekaman gambar dan atau
pajak pertambahan nilai atas penyerahan bangunan d
pajak pertumbuhan nilai atas penyerahan bangunan d
perlakuan PPN atas beberapa JKP tertentu
jasa periklanan
paket program acara ditelevisi
jasa sertifikasi
jasa pengelolaan rumah susun
PPN atas avtur untuk keperluan penerbangan interna
PPN atas penyerahan hasil tembakau (rokok)
dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan
tarif efektif dan dasar pengenaan pajak
pengukuhan PKP
batubara bukan barang kena pajak
PPN atas dana hasil produksi batubara perusahaan k
perlakuan PPN atas penyerahan BKP dalam rangka pen
sekilas pengertian dasar sewa guna usaha (leasing)
mekanisme umum pelaporan pajak terutang
surat pemberitahuan masa PPN )SPT masa PPN)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar